Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah (PKBI Daerah Riau) bertempat di Hotel Premiere dari tanggal 21- 23 Juni 2022. Adapun pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana operasional pelibatan masyarakat dalam mendukung implementasi jejaring District-Based Public-Private Mix/DDPM di Provinsi Riau. PKBI Riau merupakan Sub Recipient Program TB Komunitas dibawah Principal Recipient Konsorsium Penabulu- Stop TB Partnership Indonesia (PB-STPI) yang diberikan mandat untuk menjalankan program eliminasi TBC di 6 Kota kabupaten di Provinsi Riau. Pertemuan ini fokus pada District-Based Public-Private Mix/DDPM, dimana DDPM adalah jejaring layanan tuberkulosis dalam satu kabupaten/kota yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk program DPPM SR Komunitas PKBI Riau baru dikembangkan di Kota Pekanbaru.
Pertemuan ini dibuka oleh Gubernur Propinsi Riau yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Riau Bpk. Drs. H. Masrul Kasmi, M.Si, pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa saat ini Negara Indonesia sedang menghadapi triple burden atau beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit : 1. Adanya Penyakit Infeksi seperti COVID-19. 2. Penyakit Menular belum teratasi dengan baik dan dan 3. Penyakit Tidak Menular (PTM) cenderung naik setiap tahunnya. Salah satu penyakit menular yang belum diatasi dengan baik yaitu TBC.
TBC masih menjadi masalah kesehatan di tingkat global maupun nasional. Meskipun bisa dicegah dan diobati, penyakit TBC masih mengintai masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020 tercatat jumlah kasus TBC di Indonesia mencapai 824 ribu kasus, sementara jumlah kematian akibat TB mencapai 93 ribu kasus setiap tahunnya. Data ini menempatkan Indonesia pada daftar 30 negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia dan menempati peringkat tertinggi ketiga di dunia terkait angka kejadian tuberkulosis setelah India dan Tiongkok. Masih terdapat sekitar 54% kasus TBC yang belum tercatat, dan ini disebabkan juga pola-pola masyarakat yang berobat ke fasilitas layanan swasta.
Untuk meningkatkan upaya temuan kasus baik dari fasilitas layanan pemerintah maupun swasta pemerintah Indonesia mengupayakan pendekatan District-based Public Private Mix (DPPM), yakni melibatkan semua fasilitas layanan kesehatan baik pemerintah dan swasta untuk meningkatkan akses layanan yang bermutu dan berpihak pada pasien. Melalui pendekatan DPPM diharapkan dapat meningkatkan upaya penemuan kasus dan angka keberhasilan pengobatan TBC. Pada akhir sambutannya beliau menyatakan harapan yang besar bahwa pertemuan ini menjadi langkah baik dalam implementasi DPPM dengan pelibatan komunitas di Provinsi Riau.
Pada pertemuan ini bertindak sebagai fasilitator ibu dr Yetty Rohayati dari IDI Provinsi Riau dengan Narasumber pada hari pertama Ibu Ertawati Kasi P3M Dinas Provinsi Riau dan Narasumber hari kedua dr Indra Yopi, Sp.P(K) dari KOPI TB Provinsi Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh ARSII Riau, PAMKI Riau, organisasi profesi, 10 Rumah sakit swasta dan 5 klinik di yang ada di Kota Pekanbaru serta puskesmas.
