Hari ini Senin, 15 Juli 2024 PKBI membuka Posko dan Kantor Darurat sebagai rumah perjuangan PKBI setelah kantor PKBI Nasional digeruduk aparat gabungan pada 10 Juli 2024 untuk melakukan pengusiran paksa kepada PKBI yang telah menempati gedung PKBI di Jalan Hang Jebat, Jakarta Selatan, sejak tahun 1970.
Seharusnya Posko dibuka sejak pukul 15.00 WIB namun aparat dari unsur Kepolisian, Tentara, dan Satpol PP mencegah pendirian posko tersebut. Sehingga sebagai simbolisasi peresmian Posko, Para relawan membentangkan spanduk dan memasang kain tenda darurat di depan pagar Kantor PKBI yang telah ditutup oleh Kemenkes.
Peresmian Posko dibuka oleh DR. Ichsan Malik selaku Ketua Pengurus Nasional dengan menyampaikan pesan bahwa PKBI akan tetap berjuang untuk mengembalikan kantor PKBI yang telah dibangun secara swadaya sejak tahun 1970. Peresmian ini dihadiri oleh perwakilan beberapa PKBI Daerah dan Cabang serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang bersolidaritas bersama PKBI.
Penggusuran dan perampasan Kantor PKBI oleh Kemenkes secara sewenang-wenang menimbulkan kerugian materiil dan non materiil, termasuk hilangnya dokumen-dokumen penting karena pengosongan yang dilakukan petugas kemenkes dilakukan secara serampangan. Kerugian lainnya adalah terganggunya program-program PKBI di seluruh Indonesia.
Nita Koba dari Lembaga Studi Kependudukan yang juga sebagai relawan PKBI Jawa Barat mengatakan bahwa pemerintah seperti kacang lupa pada kulitnya karena PKBI telah berkontribusi untuk mengendalikan penduduk dan bantu memberikan layanan kontrasepsi. Bahkan ketika ada kegagalan prorgam KB, PKBI menjadi garda terdepan menerima layanan keluhan masyarakat.
Menurut Adam dari perwakilan WALHI Nasional bahwa PKBI merupakan tonggak sejarah Organisasi Masyarakat Sipil yang lebih dulu memikirkan kesehatan Ibu dan Anak sebelum pemerintah memikirkan hal ini. Bahkan PKBI sudah mempunyai konsep Keluarga Berencana sebelum Pemerintah memiliki Badan Khusus menangani masalah kependudukan. Puncaknya ketika Pemerintah menetapkan pendiri PKBI, dr. R. Soeharto pada tahun 2022. Tetapi balasan pemerintah malah mengusir PKBI Secara paksa tanpa perintah eksekusi dari pengadilan.
Berdiri sejak 1957 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pertama yang memelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam sejarahnya, PKBI ikut membidani BKKBN yang sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Saat ini PKBI hadir di 25 propinsi dan 178 kota/kabupaten dengan kantor pusatnya di Hang Jebat III/F3 Jakarta Selatan.
Lahan kantor PKBI Hang Jebat merupakan “hibah” dari Gubernur DKI Ali Sadikin pada 1970 dan disini telah berdiri Training Center dan kantor pusat PKBI yang melayani warga terutama perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
Sungguh mencederai rasa kemanusiaaan saat pemerintah bersikeras mengusir PKBI dari Hang Jebat, padahal PKBI telah berkontribusi selama 67 tahun mendukung program pemerintah seperti vaksinasi, penanganan stunting, edukasi remaja, layanan SRHR dan tenda kemanusiaan dalam situasi bencana.
PKBI bersama Relawan Masyarakat Sipil seluruh Indonesia MENOLAK pengusiran dan upaya pemerintah menghalangi perjuangan PKBI dalam mewujudkan hak-hak kesehatan keluarga Indonesia. Layanan Kesehatan Seksual Reproduksi (KSR) terutama untuk perempuan dan anak, merupakan hak dasar bangsa Indonesia menuju keluarga bertanggung jawab dan inklusif.
Posko Rumah Perjuangan PKBI atas terus kami buka hingga Kantor PKBI di jl. Hang Jebat kembali beroperasi seperti sediakala.
